KARENA WAKTU ADALAH UANG
Wednesday, May 24, 2006

Bukan ilmuwan, tapi politisi dan pebisnis yang menentukan zona waktu.

DARI balik jendela kantornya di lantai 23 Gedung II Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Mohamad Nur Hidayat memandang keluar. Jelas tak ada yang menarik di ruas protokol Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, kecuali bagi fotografer gurem. Hanya ada gedung-gedung jangkung yang dingin dan sekelompok polisi lalu lintas yang letih. Tapi dari sini, ia bisa mengamati kendaraan bermotor bergerak perlahan yang tampak seperti mainan.

Dengan satu tangan masuk ke dalam saku celana dan sebatang rokok di tangan yang lain, ia embuskan asap “O” ke kaca. Matanya menerawang melewati asap, menembus jauh hingga batas langit Jakarta di ambang malam. Matahari masih menyisakan sinar jingganya di ufuk barat, berpendar memenuhi awan kumulus, menerbitkan dé ja vu.

Benda langit itu terasa nyata baginya – bahkan lebih akrab, mengingat latar pendidikan magisternya di bidang geofisika – ketimbang sesuatu yang abstrak tapi terkait erat dengan matahari, yang kini menjadi lamunan petangnya: waktu. Jam berapa sekarang? Jam berapa kita meeting? Jam berapa bursa saham Hong Kong ditutup? Jam berapa bom diledakkan? Ini adalah sebagian kenyataan, tempat orang-orang mengandalkan waktu dalam urusan tetek bengek kehidupan.

Sementara masyarakat modern menganggap waktu sebagai pusat kenyataan, suku-suku primitif atau orang-orang fanatik justru mengabaikannya dalam urusan tertentu mereka. Lihat, misalnya, bagaimana orang Bugis tradisional merasa perlu ke luar rumah sejenak pada jam-jam begini selama bulan Ramadhan. Bila bulu tangannya tak terlihat mata sendiri dalam jarak pandang normal, maka itulah saatnya mengakhiri puasa seharian. Bagi mereka, matahari lebih nyata dan mutlak.

Di masyarakat kontemporer, kodrat waktu telah berubah selama bertahun-tahun. Hingga awal abad ke 20, seperti halnya Aristoteles dan Newton orang-orang yakin bahwa waktu itu mutlak. Artinya, tiap peristiwa dapat diberi label berupa bilangan yang disebut “waktu” dengan cara yang unik, dan semua jam yang baik akan cocok dalam mengukur selang waktu antara dua peristiwa. Waktu terpisah dari ruang dan tidak bergantung pada ruang.

Teori relativitas Einstein menyudahi gagasan yang menyatakan waktu itu mutlak. Waktu merupakan suatu konsep yang lebih pribadi, relatif terhadap pengamat yang mengukurnya. Setiap pengamat memiliki ukuran waktunya sendiri-sendiri; jam yang dibawa oleh pengamat yang berlainan pun tidak perlu cocok. Manusia menerima cara pandang baru bahwa waktu sama sekali tidak terpisah dari dan tidak bergantung pada ruang, melainkan digabung dengan ruang untuk membentuk suatu obyek yang disebut ruang-waktu.


Bukan cuma orang per orang, suatu negara bahkan bebas mengatur kembali zona waktunya, sebuah ranah strategis yang dulu dianggap garis nasib yang tak bisa diubah. Batas-batas geografis tak lagi direken sebagai faktor penentu zona waktu. GMT yang diperkenalkan sejak 1675 di pinggiran kota London, tak lebih dari sekadar monumen standar waktu Greenwich untuk konsumsi para turis lanjut usia.

Dan seiring abad baru yang menyingsing, globalisasi telah melupakan nama Sir Standford Fleming (1827-1915), seorang Kanada yang merumuskan pembagian zona waktu dunia pada 1878. Berdasarkan fakta astronomis bahwa bumi menyelesaikan rotasinya setiap 24 jam, bagai membelah jeruk Fleming membagi 360° bola dunia menjadi 24 zona waktu. Itu berarti, setiap wilayah selebar bujur 15° sama dengan satu jam. Dengan asumsi bahwa Greenwich berada di garis bujur 0°, belahan dunia di sebelah barat memiliki zona waktu –1 sampai –12. Sedangkan belahan dunia di sebelah timur memiliki zona waktu +1 sampai +12. Pembagian zona waktu memungkinkan posisi matahari pada pukul 12 siang di suatu wilayah terlihat tidak jauh dari titik puncak (zenith). Zona waktu Fleming berhasil mengompromikan waktu matahari berbagai negeri (waktu setempat) yang dulu membingungkan para pelancong, pengelola kereta api transnasional, dan pelaut.

Mengikuti aturan Fleming, Rusia yang selebar 165° memiliki paling banyak yaitu 11 zona waktu, mencakup Kaliningrad di Laut Baltik. Amerika Serikat terbagi dalam sembilan zona waktu; enam di negara bagian dan tiga di teritori lainnya. Kanada punya enam.

Di belahan bumi lain, sejumlah negara sengaja mengesampingkan aturan. Republik Rakyat Cina selebar 65° yang semestinya terbagi dalam lima zona waktu, mengadopsi satu (single time, GMT+8); “menyesuaikan” New York, Chicago, Denver, dan Los Angeles (GMT-8). India merupakan negara besar kedua yang menganut satu zona waktu (GMT+5:30).

Penerapan satu zona waktu di Cina menciptakan “keajaiban dunia” kedua setelah Tembok Cina. Di ujung barat Cina, matahari di atas kepala akan terlihat pada pukul 15:00 dan pukul 11:00 di ujung timur. Perbedaan ekstrem terasa ketika berada di perbatasan Cina dan Afganistan. Dalam jarak hanya 76 km, kedua negara tersebut berselisih waktu tiga jam 30 menit! Sepanjang tahun 1912-1949, Xinjiang dan Tibet memilih GMT+6. Menyusul Partai Komunis Cina berkuasa sejak 1949, pemerintah mengubahnya menjadi GMT+8. Kalau kebetulan berbisnis di Xinjiang atau berlibur di Tibet, biasakan melihat warga setempat melakukan urusan mereka dua jam lebih telat dari biasanya. Makan siang mulai pukul 14:00, jam pulang kerja pukul 19:00.

Demi uang, kota-kota bisnis seperti Kunming, Chengdu dan Chongqing rela “berbohong” dengan menyatakan mereka berada di GMT+8 (semestinya +7) agar sama dengan Hong Kong. Secara geografis, Seoul di Korea Selatan berada di zona +8. Ketika Jepang menganeksasi Semenanjung Korea pada 1910, zona waktu Seoul bergeser ke +9 atau sama dengan Tokyo hingga sekarang.

Ketidakwajaran zona waktu Cina justru mengilhami ketidakwajaran baru. Melalui Perserikatan Bangsa-bangsa, pada 20 Mei 2003 Presiden George Walker Bush telah mengajukan proposal penyatuan zona waktu dunia yang disebut Single Universal Time Zone. “Tidak adil bagi AS apabila negara-negara lain lebih dulu memasuki hari esok, sementara AS tertahan pada hari ini. Jika sekarang 09:00 malam di Washington D.C., pada saat yang sama sudah merupakan hari esok di London atau Paris. That patently unfair,” kata Bush di Markas Besar PBB, New York, sebagaimana dilansir http://www.bbspot.com/.

Pemerintah Inggris serta-merta mendukung. “If it means sleeping in broad daylight then we’ll stick with our allies,” ucap Perdana Menteri Tony Blair, “Of course there’s never broad daylight in the UK, so it’s not much of an issue.”

Prancis menanggapi proposal Bush terlalu Anglosentris. “Rencana itu tidak berpengaruh banyak, karena para pekerja di sini pasti menghentikan aktivitasnya pada tengah hari,” timpal Presiden Jaques Chirac.

Sejumlah ahli biologi AS mengingatkan, perubahan waktu kelak mengganggu ritme normal jam tubuh manusia yang selama ini bergantung pada penunjuk waktu. Bagaimana pun, pukul 09:00 malam di DC (GMT-7) dan London (GMT) akan tetap berbeda meski penunjuk waktu di dua kota itu disamakan. Pada jam tersebut DC masih gelap, London sudah terang benderang.

Kenyataannya, siang-malam yang dalam pengertian tradisional laksana saklar on-off, tak lagi relevan bagi “dunia 24 jam sehari.” Boderless world bukanlah sekadar konsep dunia tanpa batas yang memungkinkan syaraf kehidupan warganya terhubung satu sama lain; ia berarti pula real time dalam arti harfiah. Di era globalisasi, warga global di setiap negara semestinya dapat beraktivitas tak peduli siang atau pun malam, saling berkomunikasi antarnegara tanpa perasaan khawatir mengganggu waktu tidur.

GMT yang dikenal pula sebagai Eastern Time, menurut Bush, turut menyebabkan produktivitas warga AS tidak optimal ketika berhubungan dengan mitra kerjanya di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di belahan dunia lain. Selain dirasakan sebagai biang jet lag, zona waktu ditengarai menurunkan setengah persen gross domestic product (GDP) AS setiap tahun. Bush berharap, rencana itu bisa dijalankan setidaknya di seantero AS. “Saya bingung setiap tiba di ranch dari DC. Saya tak pernah ingat jam berapa sekarang. Jam sepuluh? Jam sebelas? Tapi, di bawah rencana saya setiap orang dapat menyaksikan The West Wing pada jam yang sama, dan penduduk malas California bisa bangun tidur pada jam yang pantas seperti kita kebanyakan,” kata Bush.

Di Asia Tenggara, kelompok negara berbendera Association of South East Nations (ASEAN), sejak Desember 1995 bahkan terlebih dahulu terobsesi menyatukan zona waktu seluruh ibukota negara anggota yang disebut ASEAN Common Time (ACT).

Sembilan bulan berselang, sidang kelompok kerja ASEAN bertemu di Jakarta dengan tidak menghasilkan apa-apa soal ACT. Mereka hanya setuju untuk mengembalikan proposal ACT ke SEOM (Senior Economic Official Meetings). Juli 2001, Thailand mengumumkan telah memundurkan jamnya satu jam, menyamai waktu Singapura dan Malaysia; lebih penting lagi menyamai Cina daratan dan Hong Kong. Pada Mei 2004 di Yogyakarta, para pemimpin 10 negara ASEAN bersepakat mengadopsi zona waktu Cina, Taiwan, dan Hong Kong. September 2005, sewaktu pertemuan tingkat Menteri Ekonomi digelar, kesepakatan mentah oleh ketidaksiapan Myanmar.

Semua ibukota negara ASEAN berada di empat zona waktu: +6, 7, 8, 9. Mayoritas di antaranya berada di zona +7 dan +8; satu di +6. Cuma Rangoon di Myanmar (GMT+6:30) yang paling mendekati zona waktu seharusnya. Singapura dan Malaysia merupakan dua contoh negara di zona waktu barat yang bergeser ke timur. Bayangkan, Singapura yang terletak lebih barat daripada Pulau Jawa (waktu Indonesia barat/WIB), sejak 1982 malah memilih zona +8 atau sama dengan waktu Indonesia tengah (WITa). Ini yang menjelaskan mengapa matahari terbit di Singapura (07:00 SST/Singapore Standard Time) terlihat kesiangan daripada di Jakarta (05:35 WIB). Matahari di Singapura seolah-olah terbenam satu jam lebih lambat (19:03 SST) daripada di Jakarta (18:04 WIB). Di balik itu, Singapura sebetulnya sedang mengoptimalkan manfaat sinar matahari bagi aktivitas kehidupan warganya.

Perubahan zona waktu mengisyaratkan perlunya kestabilan politik. Sementara Myanmar enggan mereformasi sistem politiknya, regionalisasi di Asia menyeret setiap negara di dalamnya, cepat atau lambat, ke pusat timur baru. Mana lagi kalau bukan Cina. ACT menegaskan semangat kebersamaan antarnegara ASEAN di satu sisi dan respons terhadap Abad Cina di sisi lain. Kebangsaan dalam konteks tersebut merupakan kepentingan kelompok dengan pasar bebas sebagai katalisatornya. Uang adalah satu-satunya paspor yang berlaku. Jadi, ACT bukan sekadar isu penyatuan zona waktu atau geografi yang menjemukan. Seberapa sulit sih menyetel ulang jam? Semestinya tidak sulit, semudah mengangkat alis mata.

Nyatanya, ACT gagal diwujudkan. Ahli geografi mana pun akan menyatakan, bujur seluruh negara ASEAN (90°30’-141°) terlalu lebar (51°), sehingga mustahil mengadopsi hanya satu tolok waktu (tapi di Cina kemustahilan ini dikecualikan). Namun di SEOM, kemustahilan disederhanakan menjadi dua pilihan: GMT+7 atau GMT+8.

Tepat pukul 18:00 WIB, telepon berdering. Nur Hidayat terhenyak. Dengan tangan kiri dilumatkannya rokok keduanya ke dalam asbak, tangan yang lain meraih gagang telepon.
 

KEMBALI ke awal abad 20 ketika Hindia Belanda mulai mengenal waktu mintakad (zona waktu). Memenuhi permintaan Staats Sporwegen (semacam jawatan kereta api), Gouvernments Besluits mengeluarkan aturan pertama pada 6 Januari 1908 dan diberlakukan mulai 1 Mei 1908. Pada era kekuasaan kolonial terpusat di Jawa, Waktu Jawa Tengah ditentukan sebagai waktu mintakad (GMT+7:12). Waktu Menengah Batavia berselisih 12 menit dari waktu mintakad. Di luar Jawa dan Madura, waktu mintakad sama sekali tidak diatur. Baru pada 22 Februari 1918 keluar beleid yang menentukan Waktu Padang 39 menit terlambat dari Waktu Jawa Tengah. Balikpapan dipergunakan +8:20 lebih dahulu dari GMT.

Aturan yang menggantikannya pada 1 Januari 1924, tak banyak berubah. Dengan bujur tolok 110°, Waktu Jawa Tengah diubah menjadi GMT+7:20. Waktu mintakad lainnya diatur oleh Hoofden van Gewestelijk Bestuur in de Buitengewesten (penguasa daerah). Semisal, Karesidenan Bali dan Lombok menggunakan Waktu Bali, 22 menit maju dari Waktu Jawa Tengah. Meskipun Gouverment Celebes on Onderhorgheden tidak menentukan waktu mintakad, di Ibukota Makassar dipergunakan Waktu Jawa Tengah ditambah 38 menit. Penguasa di Tapanuli tinggal mengurangi 45 menit dan Padang tujuh menit dari Waktu Jawa Tengah.

Perubahan besar berlangsung sejak 11 November 1932, berdasarkan Bij Gouvernment Besluit van 27 Juli 1932 No. 26 Staatsblad No. 412. Hindia Belanda kala itu dibagi menjadi enam zona waktu dengan selisih 30 menit (lihat gambar). Pemerintah kolonial mempertimbangkan selisih antara waktu tolok dengan waktu menengah setempat diambil sekecil mungkin, agar rakyat yang terbiasa pada jam tidak dirugikan.

Waktu mintakad berubah total selama pendudukan Jepang. Demi efektivitas operasi militer dan upaya “menjepangkan” wilayah koloni, waktu Indonesia ditentukan mengikuti waktu Tokyo (GMT+9). Waktu Jawa dimajukan 1:30 (GMT+7:30) dari waktu tolok tersebut.

Pemerintah kolonial Belanda kembali memutuskan mengubahnya menyusul pergolakan di banyak daerah. Pada 10 Desember 1947, waktu mintakad Indonesia dibagi tiga: +7 (bujur tolok 105°), +8 (120°), dan +9 (135°). Terlambat. Rakyat di Jawa dan Sumatera telanjur menyukai waktu mintakad lama. Atas dasar itu, usai penyerahan kedaulatan, pada 1 Mei 1950 Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno memberlakukan waktu mintakad yang sesuai dengan keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 27 Juli 1932 sebelumnya (enam zona waktu).
Belanda yang keras kepala, mencuri waktu 30 menit (GMT+9:30) untuk Papua Barat sejak ia menyabot wilayah itu. Padahal, Gubernur Jenderal Belanda terdahulu menetapkan +9. Setelah Papua Barat berhasil direbut kembali, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 243 tahun 1963 yang membagi Indonesia tiga zona waktu, sama dengan waktu mintakad pada 10 Desember 1947.

Pertama kali dalam sejarah pembagian zona waktu Indonesia, pariwisata mulai diperhitungkan. Masyarakat tradisional Bali mungkin tak peduli dengan WIB atau WITa, tapi wisatawan yang berduyun-duyun ke pulau itu adalah orang-orang yang berhitung soal waktu. Perbedaan waktu dua jam menyebabkan para wisatawan Jepang dan Australia – tercatat paling banyak – terpaksa lekas pulang dari Bali agar tidak terlalu larut malam di negara mereka. Dua puluh lima tahun sejak 1963, turun Keputusan Presiden RI Nomor 41/1987 yang mengubah sedikit garis zona waktu sebelumnya.

Implikasinya, jumlah wisatawan melonjak karena mereka merasa tidak membuang banyak waktu pergi ke Bali. Tapi sebetulnya, merelakan Bali ke WITa dari WIB sejak 1 Januari 1988 merupakan sikap keterpaksaan daripada pilihan sadar pemerintah. Karena pada saat yang sama, dua dari empat provinsi di Kalimantan – Barat dan Tengah – yang sebelumnya berada di WITa, ditarik ke WIB.

Kepulauan Riau termasuk Batam, satu dekade ini meratapi nasibnya berada dalam garis bujur dan lintang yang relatif sama dengan Singapura tapi terpisah oleh perbedaan waktu. Setiap tahun sekitar US$70 juta milik 1,2 juta warga Singapura dan Malaysia dihabiskan di pusat-pusat kebutuhan malam di Batam dan sekitarnya. Ini belum seberapa jika para “wisatawan akhir pekan” tersebut tak bergegas pulang karena perbedaan waktu.

Perbedaan waktu antarpusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri memberi pengaruh besar terhadap perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di Indonesia Barat seperti Jakarta, namun beroperasi di Indonesia Timur. Pada saat jam kerja di Indonesia Timur dimulai, kantor-kantor di Indonesia Barat belum apa-apa. Kesenjangan aktivitas yang terjadi pula pada akhir jam kerja di dua zona tersebut, secara akumulatif menyia-nyiakan empat jam kerja komunikasi dalam sehari.

Bertahun-tahun lamanya, tak ada pikiran “segila” pemimpin Cina atau Bush untuk menyatukan tiga zona waktu Indonesia. Tapi setelah ACT digagas dan dikaji manfaat mudaratnya sejak 1995, sebagian kalangan di Indonesia diam-diam menjajaki pikiran yang pasti akan membuat guru geografi murung.

Tahun 2001 di Surabaya, PT. PLN (Persero) mulai mempresentasikan hasil kajiannya tentang korelasi antara aktivitas kehidupan masyarakat dan konsumsi energi listrik. Program efisiensi energi listrik untuk mengantisipasi krisis bahan bakar minyak, menurut peneliti PLN, akan berdampak besar apabila WIB diubah mengikuti WITa. Pandangan ini berbeda dari kelompok kerja ACT dari Indonesia yang merekomendasikan GMT+7 (WIB) sebagai waktu bersama.
Sistem kelistrikan nasional masih didominasi oleh Jamali (Jawa-Madura-Bali). Data Juni 2004 menunjukkan, 68% pelanggan dan 80% kontribusi pendapatan PLN berasal dari Jamali.

Pemakaian energi listrik pada waktu beban puncak (18:00-21:00) akan berkurang jika pelanggan lebih cepat berhenti beraktivitas dan istirahat. Dengan mengubah WIB mengikuti WITa (19:00-22:00), rentang waktu beban puncak secara tak langsung berkurang karena masyarakat lebih cepat tidur. Beban penggunaan listrik di pagi hari (waktu baru 05:00-06:00) juga berkurang, karena pelanggan terbesar PLN dari golongan tarif R-1 ini lebih cepat bangun untuk beraktivitas di luar rumah.

Studi tadi sejalan dengan Daylight Saving Time (DST) atau acuan waktu yang diterapkan di 95 negara empat musim. DST membuat “matahari tenggelam satu jam terlambat.” Dengan menggeser pengukur waktu mundur satu jam di musim panas, dapat dihemat konsumsi listrik yang cukup besar. Di California, AS, pengurangan konsumsi energi 1% setara 600 ribu barel minyak. Di Selandia Baru, bisa mencapai 3,5%.

PT. Merpati Nusantara Airlines sudah membayangkan pertumbuhan 10% pada jasa penerbangan. Selama ini jadwal rute penerbangan dari WIB ke WIT memaksa pesawat mengangkasa lebih pagi. Jika pesawat berangkat dari Jakarta ETD 05:00 WIB, maka ETA 14:00 WIT di Jayapura. Terjadi market lost opportunity karena pasar untuk penerbangan ke arah barat relatif sedikit. Pesawat dan awaknya mau tak mau harus menginap (remain overnight). Utilisasi pesawat tidak maksimal.

Waktu tunggal membuat kalangan perbankan semakin diminati oleh nasabah. Cara transaksi seperti cek, giro, RTGS (real-time gross system) yang memerlukan konfirmasi, akan lekas diproses.

Prime time televisi yang selama ini mengacu WIB, 17:30-22:30, kelak tidak terlalu “menyengsarakan” pemirsa di WIT. Sebab, sinetron berbintang idaman dapat dinikmati sampai habis tanpa mengorbankan waktu tidur.

Oleh karena tak ada lagi time lag pada informasi, nilai tukar uang di pasar modal pun akan stabil dan bergairah.

Kebijakan time band pada SLJJ (sambungan langsung jarak jauh) berikut potongan tarif kian terasa manfaatnya oleh penelepon, karena jendela waktu berkomunikasi bertambah.

Satu zona waktu mempercepat arus informasi dan waktu tanggap (response time) jika negara dalam keadaan bahaya. Disparitas informasi di bidang pertahanan dan keamanan dapat ditiadakan.

Manfaat penyatuan zona waktu Indonesia meluncur lewat kanal demi kanal, begitu lambatnya, memerlukan empat tahun sejak 2001 dari Surabaya untuk diseminarkan secara nasional pada 8 Juni 2005 di Jakarta, sebelum diusulkan secara resmi kepada Pemerintah melalui Kantor Menteri Negara Riset & Teknologi (KMNRT). Dan, orang yang membuka seminar, mewakili Meneg Ristek Kusmayanto Kadiman, membacakan sambutan tertulis – yang meraih penghargaan Wirakarya Pembangunan dari Pemerintah RI pada 18 Agustus 2005 – dan memimpin delapan anggota tim pengkaji kebijakan zona waktu, itu sekarang meletakkan gagang telepon dari genggamannya.

Cimanggis, 30 April 2006

Disadur dari berbagai sumber